SAMETON

Jangan Abaikan Wilayah Perbatasan

Lemahnya pengelolaan wilayah perbatasan suatu negara, di samping berpeluang memantik konflik antar negara juga dapat menyuburkan munculnya kejahatan bersifat transnasional.

Aula serba guna Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Propinsi Jawa Barat, pertengahan Januari lalu, sejak pagi dijejali banyak orang. Diiringi alunan merdu seniman musik yang memperdengarkan lagu-lagu Parahyangan (Sunda) instrumentalia, satu persatu mereka menuju ruangan yang cukup luas itu. Di antara yang hadir ada yang langsung duduk, tak jarang pula memanfaatkan kesempatan berbincang-bincang tentang banyak hal. Waktu terus berputar. Jarum jam mendekati angka 10.00 WIB (Waktu Indonesia Barat). Tetamu yang semula tertinggal di luar gedung, mulai merapat ke dalam aula. Mereka terlihat suntuk mengikuti satu acara yang tergolong langka terjadi di Indonesia. Hari itu, Sabtu, 12 Januari 2008, Unpar Bandung menggelar pengukuhan jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional (HI) pada Anak Agung Banyu Perwita. Guru besar HI pertama di kota dingin ini. Sedangkan untuk di Indonesia, dari lebih 200 juta penduduknya, baru ada tiga yang berhak menyandang gelar Guru Besar HI. Masing-masing Yuwono Sudarsono (kini Menteri Pertahanan), Mochtar Ma’soed (Guru Besar HI Universitas Gajah Mada, Yogyakarta), dan terakhir AA Banyu Perwita (Guru Besar HI Unpar, Bandung).
Jabatan teramat langka memang. Dan, gelar yang kini ada dalam genggaman pria kelahiran 6 Februari 1967, tentu dilalui dengan proses perjalanan, pengabdian, dan pengalaman yang cukup panjang.
Di tengah-tengah kesibukan menjadi dosen tetap di FISIP Unpar, peraih gelar doktoral dalam bidang Asian Studies dengan judul desertasi “Between Secularisation and Islamisation: Indonesia’s Foreign Policy Toward The Muslim Worlad In the Soeharto Era” di Flinders University, Adelaide-Australia, pada Juli 2002, juga mengikuti segudang kegiatan pengabdian ke masyarakat dan melakukan berbagai penelitian.
Peraih penghargaan Dosen Berprestasi I Kopertis IV Jawa Barat tahun 2004 ini, juga dikenal kreatif menulis buku di antaranya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, terbitan PT Remaja Rosda Karya Bandung.
Banyu Perwita juga aktif berkontribusi pada beberapa buku yang kini beredar di pasaran. Kontributor pada buku Lumpur Panas Sidoarjo: Jangan Biarkan Kami Tenggelam, Ed Muradi, Bandung, PSKN Unpad. Menjadi kontributor dalam buku: Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia.
Secara umum, tulisannya lebih memfokuskan pada sistem pertahanan dan kamanan, termasuk pada pengukuhan sebagai guru besar, Banyu Perwita juga membahas perihal kondisi keamanan lewat pidatonya berjudul: Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia.
Bagaimana pria berdarah Bali kelahiran Jakarta, pada 6 Februari 1967, memandang keamanan dan hubungannya dengan dunia internasional? Berikut uraiannya:

Keamanan sering menjadi topik pembicaraan hangat dalam setiap kesempatan. Kenapa ini terjadi? Keamanan itu merupakan satu elemn dasar dalam kehidupan manusia. Maka, tak berlebihan jika keamanan (security) merupakan satu konsep paling sering diperdebatkan alam tata interaksi umat manusia di dunia ini. Apa saja yang menjadi pemantik kurang terpeliharanya keamanan dan kenyamanan dalam hidup?
Dalam banyak kasus, sumber ancaman datang dari militer dan non militer. Pada tataran nasional dan lokal, urgensi keamanan ditandai dengan maraknya konflik komunal dan ikatan parokial lainnya, serta makin rusaknya daya lingkungan hidup. Penebangan kayu yang tak tekendali dan eksploitasi sumber daya alam lain yang juga membawa dampak negatif dalam tata kehidupan global. Sedangkan dalam tingkat global muncul isu-isu non tradisonal, seperti serangan teroris atau penyelundupan barang dari satu negara ke negara lain.

Bagaimana sepatutnya memandang keamanan di masa kini?
Keamanan memang tak bisa dipandang sepihak. Hanya pada militer. Non militer seperti persoalan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan juga penting diperhatikan. Mengingat soal keamanan bukan hanya ditujukan bagi kelangsungan negara, juga menjadi kebutuhan berbagai lini dalam kehidupan. Putra pertama buah hati Anak Agung Gede Raka dan Nengah Sukarmini ini melihat, kedua sektor tadi (militer dan non militer-red), sejatinya saling berpengaruh dan mendukung. Dia mencontohkan Republik Rakyat Cina (RRC). Ketika kemampuan ekonomi negeri tirai bambu ini semakin meningkat, maka dapat berubah menjadi sebuah keputusan politik untuk memperkuat stabilitas militer. Atau sebaliknya, keputusan politik dengan memperkuat kapabiltas militer, maka akan menyedot sumber ekonomi yang begitu besar.

Apakah berarti keamanan harus dipahami secara multidimensional?
Mesti dilihat secara keseluruhan dan ada beberapa poin penting menyangkut dimensi keamanan. Perlu diketahui tentang konsep “the origin of threats”. Dalam masa perang dingin, ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar (eksternal) sebuah negara, pada masa kini ancaman dapat berasal dari dalam negeri (domestik) dan global. Ancaman dari dalam biasanya tekait dengan isu-isu primordial seperti etnis, budaya, dan agama yang termanifestasikan dalam konflik komunal.

Apakah ini juga muncl di tanah Nusantara?
Konflik serupa juga melanda negeri ini. Dalam konteks Indonesia, konflik-konflik ini diperuncing lagi oleh karakteristik geografis (faktor alam) Indonesia. Berbagai tindak kekerasan (separatisme) yang dipicu oleh sentimen ethnonasionalis yang terjadi di berbagai belahan wilayah negeri ini misalnya, telah pula menyedot perhatian nasional dan internasional. Dan, tatkala geliat-geliat separatisme ini makin mengemuka dan mengglisahkan hati anak bangsa, maka kita dihadapkan paa keraguan yang amat besar terhadap masa depan dunia dan Indonesia sebagai sebuah negara keatuan.Masih menyangkut soal keamanan, terutama bertalian dengan perbatasan negara.

Bagaimana Anda memandang hal itu?
Batas negara sejatinya memainkan peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara. Bahkan batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara, guna membentuk interaksi antar negara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis.

Banyak kasus muncul terutama di negara berkembang, batas negara (teritorial) kurang mendapat pengawasan dan tak dikelola dengan baik. Kenapa ini bisa terjadi?
Ada berbagai penyebab hingga satu negara kurang mampu mengelola secara fisik wilayah perbatasaannya. Ketiadaan administrasi yang efektif dalam mengatur batas wilayahnya, hingga menambah rumit persoalan batas wilayah negara. Ditambah lagi, banyak negara berkembang seperti Indonesia, saat membicarakan isu perbatasan negara dan keamanan nasional acap memunculkan dilematis. Aspek pertahanan yang merujuk pada kemampuan mengatasi berbagai ancaman internasional akan berbaur dengan aspek ancaman non militer. Dan dalam banyak kasus di negara-negara berkembang, berbagai isu non militer (pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik nasional) akhirnya menjadi bagian tak terlepaskan dari isu pertahanan negara dan keamanan nasional.

Bagaimana dengan Indonesia?
Dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia (RI) tahun 2003, secara tegas ada menyatakan RI masih memiliki sejumlah persoalan menyangkut wilayah perbatasan dengan sepuluh negara tetangga. Masing-masing dengan Singapura, Malaysia, Australia, Filipina, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste, dan Republik Palau.

Dampak yang ditimbulkan bila satu negara sampai abai pada wilayah perbatasan?
Selain memiliki konsekwensi negatif pada berbagai dimensi keamanan nasional, seperti dimensi keamanan militer, politik, sosial dan lingkungan, juga bisa menjadi indikator bahwa negara bersangkutan sangat lemah bahkan telah gagal. Konsekwensi terburuk dari kegagalan negara dalam memelihara wilayah perbatasan dan integritas teritorialnya, adalah tercabik-cabiknya negara tersebut dalam perang sipil yang akan bermuara pada fragmentasi dan disintegrasi.
Tak salah disampaikan ayah dua putra ini, akibat lain dari keterbatasan dan rendahnya kemampuan negara mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya---udara, laut, dan darat---, juga berdampak pada kondisi internal maupun eksternal. Secara nasional maupun internasional. Suami Made Kusumayanthi ini mencontohkan kasus Ambalat yang melibatkan antara Indonesia dan Malaysia serta gagalnya diplomasi Indonesia tatkala mengemuka isu kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan, sempat memunculkan ketegangan antara kedua negara bertetangga ini Makna penting yang bisa dipetik dari kasus tadi, betapa penting peranan wilayah perbatasan dalam hubungan bernegara.

Kurang mampu mengelola kawasan perbatasan, memang bisa memantik masalah dengan negara tetangga. Adakah akibat lain yang dirasakan dari ketidakmampuan menangani wilayah teritorial?
Negara gagal (failed State) yang tak mampu melindungi wilayah perbatasannya akan menghadapi berbagai persoalan ketidakamanan wilayah perbatasannya. Itu bisa muncul dari non negara seperti kelompok penjahat transnasional, yang menjalankan aksi kejahatan di antaranya perdagangan narkotika, penyelundupan barang dan manusia, serta pencucian uang. Termasuk kelompok teroris yang kerap memanfaatkan lemahnya kontrol wilayah perbatasan dalam merencanakan, mempersiapkan, dan menggalang semua aksi terorismenya.Kelemahan satu negara maupun daerah mengelola wilayah perbatasan memang kerap memunculkan masalah. Dalam skup wilayah kecil, perbatasan antar satu desa dengan desa lain yang belum jelas misalkan, juga banyak memunculkan masalah. Bukan berita baru jika di Bali antara satu desa pakraman dengan desa pakraman tetangganya kerap bersitegang soal tapal batas. Keduanya kerap saling klaim bahwa wilayah bersangkutan jadi milik desa yang berseteru.
Pun di tingkat provinsi atau kabupaten, antar satu daerah dengan daerah lain sering muncul gesekan terkait dengan daerah perbatasan.
Ancaman lain dari kekurangawaspadaan mengelola wilayah perbatasan negara tentu akan memperbesar peluang terjadinya tindak kejahatan yang melibatkan dua atau lebih negara. Dosen SESKOAD TNI ini memberi ilustrasi beberapa laporan tentang tindak kejahatan yang memanfaatkan wilayah perbatasan kurang terkontrol secara baik, yakni kejahatan transnasional dan aktivitas terorisme di wilayah perbatasan Thailand, Malaysia, dan Indonesia oleh kelompok teroris dalam merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan aktivitasnya di Indonesia beberapa tahun terakhir. Wilayah perbatasan di Thailand Selatan melalui Provinsi Satun ke Sumatera (Kepulauan Riau) kemudian melewati jalur perairan Malaysia di sekitar Langkawi-Penang, merupakan jalur darat dan laut favorit yang digunakan untuk mengalirkan dana, peredaran senjata, dan bahan peldak para pelaku teroris guna meranang aktivitas terorisme-nya.
Selain itu, jalur penyaluran senjata dan manusia untuk melakukan kegiatan terorisme di wilayah Indonesia Timur, pergerakannya ditengarai melalui jalur wilayah perbatasan Filipina Selatan dari Zamboanga dan Davao (Mindanao) menuju kepulauan Sulu, kemudian bergerak ke Sarawak dan Nunukan di Kalimantan serta Kepulauan Sanghie Talaud di Sulawesi Utara, berikutnya menuju Maluku dan Sulawesi Utara. Dari sini baru menuju Maluku dan Sulawesi Tengah. Satu jalur kejahatan antar negara yang tertata begitu apik memang.

Berpijak dari penjelasan tadi, apa yang bisa dimaknai oleh Indonesia?
Lemahnya kontrol terhadap wilayah perbatasan jelas akan menjadi faktor pengganggu dalam diplomasi perbatasan yang harus Indonesia lakukan dengan beberapa negara tetangga. Dengan kata lain, kenyataan ini juga akan menjadi titik lemah dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Sedangkan untuk tingkat nasional, konsekwensi terburuk dari kegagalan negara dalam memelihara wilayah perbatasan dan integritas teritorialnya, adalah tercabik-cabiknya negara berangkutan dalam perang sipil serta bermuara pada disintegrasi bangsa.

Apa sepatutnya dilakukan dalam mengelola dan mengawasi batas teritorial?
Mengingat soal perbatasan dapat menjadi isu yang sangat penting dalam agenda keamanan nasional. Dalam mengawasi wilayah teritorial yang nantinya tak hanya mampu memperkuat nation-state building juga mendorong terciptanya regional security building, maka perlu diupayakan melalui kerjasama dengan semua negara tetangga yang memiliki perbatasan wilayah dengan kita. Cuma, sebelum sampai pada tahapan kerjasama, kita harus mampu melibatkan berbagai dimensi secara menyluruh, seperti ekonomi, sosial, hukum, dan iplomasi dalam mengelola wilayah perbatasan.

Langkah lainnya?
Perlu dibangun kekuatan militer guna mengontrol batas dan luas teritorial suatu negara. Dalam sebuah ruang geografis kekuatan seperti ini amat diperlukan, yang sekaligus pula akan berfungsi untuk melindungi dari kemungkinan gangguan kedaulatan yang berasal dari luar negara. Di samping itu pemahaman menyeluruh terhadap konsep keamanan sepatutnya tak berhenti pada pendekatan militer semata, mesti dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan lainnya.
Ketut Sudana (Bandung), I Wayan Sucipta