No. 95/ Tahun IX Maret 2008
majalah gumi bali [sarad]
prihal pikir, kata dan laku manusia bali
 
Reracikan/Daftar Isi
Paruman/Sajian Utama
Cakepan
Paras Paros
Nyama Braya
Bale Bengong
Dresta
Kelir
Kalangan
Parinama
Orta
Sasih
Susila
Tatwa
Upacara
Wirasa/Surat Pembaca
Samatra
Sameton


   
NYAMA BRAYA

Cara Berbisnis Bali Rantau

Filosofi bisnis orang Bali : berkumpul, membanting uang, merumuskan visi, dan membuat. Urusan pengelolaan serahkan pada profesional. Tapi, bukankah dengan mengelola uang sendiri untung yang didapatkan lebih berlipat ?


Stereotipe orang Bali yang mau bekerja apa saja demi sebuah prestise dalam upacara-upacara keagamaan agaknya perlu ditinjau ulang. Orang Bali ternyata punya resep untuk berbisnis dan sukses. Resep itu — sederhana saja — adalah kebersamaan.
Resep ini mampu mempertahankan dan mengembangkan modal dalam jangka waktu puluhan tahun. Sebuah remuk redam perjalanan yang dilalui melalui desingan peluru dan pergolakan politik. Resep ini juga mampu menundukkan kota bisnis terbesar di Indonesia : Jakarta.
Geliat saudagar Bali yang tinggal di luar Bali kini mulai diperhitungkan.
Adalah Anak Agung Ngurah Wirawan, pengusaha Bali generasi baru yang sangat getol mempromosikan resep kebersamaan dalam berbisnis. Saat ia menjabat sebagai direktur utama PT Bali Incorporated yang berpusat di Jakarta . Perusahaan yang dipimpinnya mengelola duit sebesar Rp 140 milyar dari modal awal yang terkumpul di awal tahun 2000-an sebanyak Rp 1,5 milyar. Perusahaan yang dipimpinnya bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi, seperti pembangunan tower.
Dalam kaca mata Wirawan perusahaan yang dipimpin kini, mulai mengerucut ide pendiriannya saat ia menjadi ketua umum Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah). Selama dua periode jabatan itu ia menjadi semacam ‘tong sampah' dari berbagai kalangan, di antaranya politikus atas gonjang ganjing politik dan pegiat sosial keagamaan yang selalu saja mengeluh kekurangan dana untuk membuat satu kegiatan bagi pemeluk Hindu. Bahkan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang pada saat awal 2000-an menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan di masa pemerintahan Gus Dur, sempat menelpon ke nomor handphone pribadi Wiarawan, yaitu saat Peradah mengadakan sebuah acara di Kalianyar Jawa Tengah. SBY selain ‘berkeluh kesah' juga minta masukan dalam kapasitas Wirawan sebagai ketua umum Peradah.
Berdasarkan pengalaman itu, mantan pereli ini, mengambil inisiatif untuk membentuk suatu ikatan bisnis dalam komunitas orang-orang Bali di Jakarta. Semuanya berjumlah 19 orang. “Mereka itu adalah para profesional, pensiunan, purnawirawan Polri dan ABRI, mantan birokrat. Semuanya orang Bali yang tinggal di Jakarta ,” kata pria berbadan tegap ini.
Masing-masing orang bebas menyetorkan sejumlah uang untuk disimpan pada badan securitas. Bukan hanya itu, Wirawan mempergunakan kontak-kontak pribadi untuk menggolkan komitmen orang-orang Bali yang telah membanting uangnya untuk sebuah visi kebersamaan. “Karena saya yang paling muda, lalu saya diberi kepercayaan untuk pengelolaan uang itu,” ungkapnya sembari tersenyum.
Toh, Wirawan memperlakukan hukum-hukum bisnis secara ketat. Nyaris tidak bisa ditawar — terutama urusan modal ( capital ) dan waktu. Itu bukan uang pribadinya, tapi uang orang lain. Dia, misalkan, pernah ditawari untuk mengelola Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Jimbaran Bali , tapi ditolak. “Karena otorisasi dan skemaisasi yang saya ajukan ditolak,” katanya berterus terang. Sebuah pernyataan yang diungkapkan di depan publik. Berkali-kali.
Setelah uang terkumpul, Wirawan mengajukan pada pemilik uang agar masuk pada lapangan telekomunikasi. Usulan ini disetujui, karena “Teknologi bisa dibeli, teknokrasi bisa dibayar. Tapi momentum bisnis itu yang kita kejar”. Artinya, saat tahun 2003 pembangunan tower telekomunikasi itu mulai menanjak atau dalam bahasa kaum surfer , ‘ombak sedang menanjak'. Lalu muncul masalah. Membangunnya di Bali atau di Jakarta. Karena PT yang didirikan menggunakan nama Bali.
Merasa sebagai putra Bali dan menggunakan nama bali pula, maka dia menjajaki Bali sebagai kantor pusat. Tapi ironisnya, Wirawan justru ‘terjegal' oleh birokrasi. “Saya tidak menganggap ini sebagai halangan, tapi gimana ya….? Orang Bali bilang begini, begitu. Seperti curiga gitu,” ujarnya, sembari angkat bahu. Walau bertindak angkat kaki, balik kanan, tapi ia tidak menyerah. Ia mendirikan kantor di Jakarta .
Langkah pertama PT Bali Incorporated berhasil meminjam uang sebesar 23 Milyar dan itu langsung digunakan untuk membangun 15 tower di seluruh Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), dan hingga tahun 2008 telah memiliki 247 tower di seluruh Indonesia.
Sebuah angka yang fantastis untuk sebuah perusahaan berusia di bawah 10 tahun. “Tapi yang menyedihkan kami hanya punya 14 tower saja di Bali ,” ujar Wirawan sendu.
Kini Wirawan mengelola aset sebesar Rp 147 milyar dari modal pertama yang terkumpul di tahun 2003 sebesar 1,5 milyar.
Bagaimana dengan di Bali ? Suka atau tak suka, mesti diakui perekonomian Bali kini sedang terpuruk. Kalaupun cerah, akumulasi modal jangka panjangnya pun bukan buat Bali, tapi ke Jakarta .
Tapi bila para para wirausaha dan pengusaha Bali mau menenggok ke belakang, melihat sejarah bagaimana saudagar Bali mengelola akumulasi modal jangka panjang, maka cetak biru resep kebersamaan Wirawan terdapat dalam budaya Bali, yaitu tradisi masekaa (baca: kebersamaan). Tradisi masekaa sebelumnya digunakan pelopor dunia bisnis Bali Gusti Ketut Gede.
Di jaman awal serta menjelang kemerdekaan Republik Indonesia , tepatnya era 1945-an—setelah tak lagi menetap di Surabaya — dia memilih untuk membuat koperasi dengan mengumpulkan 12 perbekel di lingkungan Puri Kesiman Denpasar. Padahal, Gusti Ketut Gede yang memiliki ijasah MILO sempat ditawari menjadi pegawai administrasi di Rumah Sakit Angkatan Darat. ‘'Tapi tawaran itu ditolak dan memilih membangun koperasi,” katanya.
Badan usaha baru itu dia pimpin hingga akhir tahun 1945-an. Berikutnya membentuk Perserikatan Dagang Indonesia (Perdi), hingga di era Negara Indonesia Timur (NIT), pemerintah membuka kesempatan bagi para saudagar di Indonesia melakukan aktivitas bisnis yang lebih luas, yaitu impor-ekspor. Tidak gampang untuk menyabet kesempatan itu, karena untuk mendapatkannya setiap saudar harus memiliki perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (NV).
Gusti Ketut Gede melihat kesempatan itu—sebagaimna Wirawan melihatnya—sebagai ‘momentum bisnis' atau kembali meminjam istilah bahasa para surfer ‘ombak sedang meninggi'. Ia lalu mengumpulkan 17 perusahaan yang ada di Bali untuk membentuk PT Gabungan Impor Ekspor Bali (GIEB). “Modal yang terkumpul semuanya sebanyak Rp. 64.000,00” ingatnya. Karena telah berbentuk Perusahaan Terbatas, PT GIEB melebarkan sayap dengan melakukan aktivitas impor-ekspor. Untuk selanjutnya, Gusti Ketut Gede memimpin GIEB hingga gelombang krisis moneter menerpa Republik ini: 1997.
Apa yang bisa ditarik penjelasan tadi? Walau tak saling mengenal secara fisik dan dipisahkan oleh ruang dan waktu, ternyata AAN Wirawan dan Gusti Ketut Gede merupakan dua sosok saudagar yang menggunakan tradisi masekaa dalam melakukan akumulasi modal jangka panjang.
Lepas bagaimana kajian ilmiah soal resep masekaa dalam dunia bisnis bisa dipertanggungjawabkan, toh resep itu telah teruji oleh desingan peluru dan pergolakan politik.
Rumusan bisnis liberal memang tetap memberlakukan : Untuk apa menggabungkan modal bila modal itu dikelola sendiri bisa menghasilkan keuntungan lebih berlipat. Dan, Wirawan maupun Gusti Ketut Gede setuju dengan pendapat itu, tapi sejurus kemudian, “Yang mau di cari itu keuntungan proporsional atau—maaf —keuntungan rakus,” tangkis Wirawan sigap. Baginya, tidak ada cerita aktivitas bisnis akumulasi modal jangka panjang memperoleh keuntungan dalam waktu setahun, dua tahun. Minimal tiga atau empat tahun dengan break even point (balik modal) 7-10 tahun.
Gusti Ketut Gede malah berujar, “Itulah beda bisnis jaman sekarang dengan dulu. Sekarang pengusaha di Bali egois. Ngak mau gabung-gabungan lagi”. Ia menunjuk Bank Perniagaan Bali (BPU)—dengan ‘pasukan semut'nya— yang kolaps karena sang pemilik terpikat bujuk rayu rekan bisnis (kongsi) dari Jakarta . “Kalau BPU ini tetap di Bali pasti ngak begini jadinya” analisisinya.
Lalu, bagiamana resep ini diterapkan di Bali ? Pengamat perbankan Bali Anak Agung Gede Putra mengungkapkan, bahwa model yang digunakan Wirawan dalam bisnis memungkinkan diterapkan di Bali . Tapi, kasus Wirawan itu bersifat khusus karena terdapat personal guarante (jaminan pribadi) dari orang kuat yang memungkinkan Wirawan bisa memperoleh kredit sebesar 23 Milyar dari bank dengan sistem bagi hasil.
Wirawan malah memberi bidang bisnis yang siap digarap bila saudagar Bali mau membuat sistem masekaa dalam berbisnis, yaitu pengelolaan air bersih. “Mumpung perusahaan air asing belum masuk seperti yang terjadi di Jakarta ,” ujarnya mengajukan proposal. Atau ‘gelombang sedang tinggi'.
Usulan ini, bisa jadi akan memunculkan perdebatan yang bisa mengelupas kepala orang Bali, tetapi satu hal yang perlu dicermati: Bali memiliki ‘cetak biru' bagi penyokong budayanya untuk berbisnis. Tinggal menggali dan mempraktekkan di lapangan. Lantas apa yang ditakutkan pengusaha di Bali ? Jelas bukan takut dengan leak , tapi takut dengan rugi. Jadi, untuk meminimal kerugian mengapa tidak menggunakan resep masekaa. Jayakumara