100 Tahun Bali Tanpa Impian
Selama 100 tahun, 1908-2008, mengalami modernisasi, Bali justru melangkah tanpa impian: sekadar mengalir rutin dan sporadis begitu saja. Akankah 100 tahun ke depan begitu jua?

Pagi, 28 April 1908. Raja Klungkung, Dewa Agung Putra, diiringi sekitar 200-an keluarga kerajaan dan rakyat, bertempik menghadang berondongan peluru meriam balatentara Belanda. Dalam jarak sekitar 200 meter di depan meriam yang berdentam-dentam memuntahkan pelor, di depan pintu purinya, penguasa terpuncak Klungkung itu penuh anggun menghunus keris pusaka.
Atas bisikan kerabat kerajaan, Cokorda Gelgel, sang Raja menghujamkan keris pusaka ke pusaran pertiwi. Ada harapan tersembul: karena tuah keris pusaka kerajaan, tanah yang dipijak pasukan musuh itu bisa amblas. Dengan begitu, pertiwi bakal melumat sekaligus mengubur hidup-hidup pihak lawan. Namun, harapan itu tak mewujud. Tubuh sang Raja sontak terguncang. Ia roboh, tersungkur dihantam pelor-pelor lawan.
Kewafatan Raja Klungkung itu tak cukup hanya diikuti dengan aksi puputan kerabat dan pengiringnya. Simbol Sasuhunan Raja-raja Bali-Lombok yang melekat ratusan tahun pada Klungkung itu pun tanggal sudah. Sebagai bayaran termahalnya: seluruh wilayah tanah-air Bali pun menjadi taklukan penjajah Belanda, mulai sejak itu juga—setelah Badung dikuasai 20 September 1906.
Dari sini alur sungai sejarah di atas tanah-air Bali pun berkelok, berubah arah—praktis sama sekali tak tertebak sebelumnya. Belanda, seperti penyantap bubur panas yang cerdas: sabar, memamah sendok demi sendok dari tepian luar Bali. Mulai dari Buleleng, Bali Utara, pertengahan 1800-an, dalam kurun 60-an tahun berselang, seantero tanah-air Bali pun tercaplok jua, akhirnya—meskipun dengan enam kali operasi besar militer.
Bagi Bali, pencaplokan Belanda tak pelak menjadi pertanda awal hembusan angin perubahan baru untuk kesekian kalinya. Sepanjang sejarah tanah-air Bali, tonggak-tonggak perubahan pembaruan yang mendasar dan besar memang lebih dominan menerobos dari luar—dan kerap justru lewat kuasa politik. Bermula sejak wangsa Warmadewa di abad ke-7, lalu wangsa Sanjaya sekitar abad ke-12, hingga Majapahit pada abad ke-14, perubahan dalam wujud pembaruan tatanan kehidupan Bali yang mendasar, besar, dan menyeluruh itu memang datang dari luar—dalam beragam kekuatan, kekuasaan: dari militer, strategi, politik, hingga uang. Dan, Belanda pun bukanlah pengecualian: dia tak luput pula membawa serta menanamkan bibit-bibit pembaruan tatanan kehidupan di atas tanah-air Bali.   
Berbeda dengan arus-arus pembaruan sebelumnya yang relatif berbasis tata nilai sama, ketimuran, Belanda justru menebar bibit nilai-nilai yang sama sekali berlainan dengan tata kehidupan lama. Itulah: tata nilai Barat—yang boleh jadi tak terbayangkan sebelumnya. Tak heran bila para cendekiawan Bali alami pedesaan saat itu, lewat suratan-suratan karya sastra di daun rontal, memahami kemenangan Belanda ini sebagai pertanda sanghara, uwug, rereg—zaman serba berbalik, kehancuran, wibawa memudar. Dari sini dapat dibaca, dirasakan: betapa terguncangnya saat itu keyakinan manusia Bali yang sudah mengendap sedemikian dalam di lubuk kalbu hati kolektif, manakala berhadapan dengan peradaban baru, yang lian, yang sangat lain.
Belanda, yang mewakili peradaban Barat itu, misalnya, disimbolkan dalam nyanyian kanak-kanak berpantun, Goak Maling Taluh, lewat frase yang penuh selidik curiga: …/nyen teka uli kauh (siapa dating dari barat). Ada pula nyanyian kanak-kanak yang menyindir lewat syair: bais lantang cunguh barak, berkaki panjang dengan hidung kemerahan. Sastrawan Ida Pedanda Ngurah dari Belayu, Tabanan, bahkan sempat membaca kehadiran Belanda di Bumi Bali ini sebagai pertanda jungkir balik ‘hilir jadi hulu’, atau ‘kaki jadi kepala’, lewat ungkapan daksina dadi ulu dalam satu karya sastranya yang digubah pada abad ke-19 silam. Berlebihankah kegundahan kalangan elite, cendekiawan Bali, saat itu atas Belanda?
Hidup dan kehidupan tak pernah menampilkan satu sudut pandang yang lurus, sebaliknya, senantiasa menampilkan wajah ganda, bahkan jamak. Adalah sulit dipungkiri, bibit pembaruan yang ditancapkan Belanda di awal abad ke-20 itu di Bali memang besar dan mendasar. Dua di antaranya yang paling menonjol, utama, mencakup bidang pendidikan dan administrasi sekaligus birokrasi pemerintahan. Inilah dua ranah baru yang akibatnya kelak mencakup keseluruhan jenjang kehidupan, kebudayaan, bahkan peradaban Bali.  Dan, adalah Belanda pula yang kemudian mulai menciptakan ekonomi pariwisata bagi Bali—hingga jadi ‘anak emas’ sejak tiga dasawarsa terakhir. 
Dalam kurun enam tahun setelah 1908, Belanda langsung menabur bibit baru itu dengan mendirikan sekolah formal, HIS, di Singaraja—yang kemudian diikuti di lain tempat di Bali. Semula sekolah dibuat Belanda untuk memenuhi keperluannya akan pegawai di bidang administrasi pemerintahan, namun dalam perjalanannya kelak, justru dari sinilah kesadaran kalbu hati dan pikiran tunas-tunas generasi baru Bali dicerahkan. Ini tentu tradisi anyar yang tidak dikenal dalam masyarakat Bali, sebelum Belanda datang. Bagaimanapun Belanda hendak membendung Bali dari pengaruh paham-paham kebangsaan yang telah bermunculan di tanah Jawa dan Sumatra pada saat itu, seperti Boedi Oetomo (1908),  toh kelak manusia baru Bali tetap saja mencari arus besar spirit zaman.
Meskipun di masa-masa awal kemunculan sekolah relatif kurang bersambut di kalangan ningrat tradisional Bali, tetap saja pendidikan formal sekolahan itu mengembuskan angin pembaruan tak kecil bagi Bali secara menyeluruh. Akibat pendidikan, muncul kelas-kelas sosial baru dalam masyarakat Bali. Penjenjangan lama yang tertutup berdasarkan keturunan lantas dikoreksi dengan pelapisan masyarakat yang terbuka berdasarkan prestasi.    
Tahun 1929, tata pemerintahan di Bali diubah pula secara mendasar. Dengan niat penyeragaman tata pemerintahan, Residen Bali Lombok J Caron membagi Bali menjadi delapan resor (daerah), dengan sebutan Bali: negara. Sehingga dikenallah istilah asta negara—delapan daerah bekas kerajaan di Bali, minus Mengwi. Raja-raja yang ditunjuk Belanda diberi jabatan negara bestuurder, penguasa daerah, dan digaji oleh Belanda dari bayaran pajak yang dipungut dari rakyat Bali. Dalam praktiknya, penguasa ini masing-masing diawasi oleh kontrolir Belanda, sehingga dalam kenyataannya keturunan raja ini tidak lebih daripada pegawai penguasa Belanda. Seiring dengan ini, administrasi pemerintahan dengan menggunakan aksara Latin pun mulai menjadi tradisi baru lagi di Bali—yang lagi-lagi menebarkan pengaruh sangat luas, menyeluruh, hingga kini bagi Bali.
Tahun 1938, negara diubah pihak Belanda menjadi swapraja—di mana keturunan raja yang ditunjuk Belanda disumpah lewat penandatanganan pernyataan pendek (korte verklaring) di Pura Besakih, bahwa mereka setia kepada Raja Belanda yang diwakili Gubernur Jenderal di Hindia Belanda.
 Nippon datang, 19 Februari 1942. Bali pun beralih di bawah kekuasaan Angkatan Laut Kerajaan Nippon dan pemerintah militer Jepang, mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda atas seluruh Bali yang ‘hanya’ 34 tahun. Sepanjang itu, Belanda memang sengaja tidak begitu jauh mencampuri urusan adat, budaya, dan praktik keagamaan manusia Bali, sehingga tidak banyak perubahan mendasar yang dapat bertumbuh—ini pun bukan karena argumentasi dan diplomasi para elite Bali saat itu. Maka, andai Belanda mau mengubah, bukankah boleh jadi Bali pun berubah secara mendasar dan besar dalam tata adat, budaya, dan keagamaan? Praktik tradisi masatya, misalnya, tak menghadapi tentangan berarti manakala dihapuskan oleh Belanda. 
Toh, dinamika kehidupan seabad terakhir Bali tidak terempang mandeg hanya sampai di kedatangan Nippon. Babak perubahan mendasar yang—lagi-lagi—mengguncang Bali selanjutnya terjadi setelah masuk tanpa syarat sebagai bagian utuh NKRI. Tak pelak, Bali pun menjadi sub kepentingan-kepentingan elite politik maupun ekonomi di Jakarta.
Laju perubahan Bali terus berlanjut, kian tak terbendung, dari kurun ke kurun, mulai dari Bali jadi satu provinsi tersendiri tahun 1958, dengan pusat pemerintahan berpindah dari Singaraja ke Denpasar. Denpasar yang semula dirancang Belanda menjadi kota pelancongan pun berubah menjadi “serba ada”, “serba bisa”, menyusul pembenahan Bandara Ngurah Rai tahun 1966—yang mengubah orientasi kehidupan orang Bali dari alami ulun danu sebagai hulu sumber air menjadi berkepalakan Bandara Ngurah Rai di kaki Pulau Bali, menyusul pengembangan ekonomi jasa pariwisata.
Bali pun melompat, dari ekonomi agraris dengan pertumbuhan lambat langsung ke jasa dan perdagangan dengan pertumbuhan kencang rata-rata 7-8% per tahun, tanpa melewati tahapan industri. Muaranya, mulai pertengahan dasawarsa 1980 arus pendatang luar Bali masuk ke Bali lebih besar tinimbang orang Bali ke luar Bali. Pertumbuhan penduduk tiada terkendali. Bali terasa mulai penuh sesak penghuni, padahal sebagai daratan pulau, luas Bali tak bertambah—malah cenderung menyusut akibat tergerus abrasi. 
Alangkah mustahil membayang-bayangkan kembali Bali tetap sebagaimana sebelum 100 tahun silam. Tiada faedah pula meratapi perubahan yang terjadi. Senyata-nyatanyalah Bali kini memang sudah berubah seiring dinamika waktu. Perubahan itu sudah menyentuh ranah kehidupan menyeluruh manusia Bali: sosial, ekonomi, politik, keamanan, budaya, bahasa, jender, bahkan hingga ruang, ekologi, dan kepercayaan. Ada perubahan ke arah lebih meningkat, maju, jauh, di terima bulat hampir oleh semua kalangan, kelompok, seperti pendidikan formal, misalnya. Ada pula sedang berputar-putar, mencari bentuk baru. Bahkan, ada yang jalan di tempat, atau malah beringsut surut, mundur, seperti sengketa adat.    
Soalnya kini, apa dan bagaimana setelah 100 tahun mengarus deras dalam perubahan, modernisasi, dan juga pembaruan di sana-sini? Kondisi senyatanya ini belum terpetakan dengan baik, akurat, belum ada evaluasi mendalam dan menyeluruh. Akibat tiadanya pemetaan yang cerdas dan bernas, pertanyaan mau mengapa setelah 100 tahun berlalu pun tak jelas—apalagi menjawab mau mengapa 100 tahun ke depan? Lalu?
Begitulah, 100 tahun Bali sudah berjalan penuh warna-warni dinamika, namun sejauh itu pula orang Bali, pemimpin-pemimpin Bali di lembaga-lembaga formal maupun informal dan nonformal justru, elite, cendekiwan, intelektual, generasi sekolahan, justru tidak pernah memiliki impian bersama sebagai satu kesatuan: mau mengapa 100 tahun ke depan! Itu berarti, 100 tahun dilewatkan begitu saja dengan mengikuti kemauan kekuasaan dari luar. Bali berubah, memang, namun secara sporadis, tanpa perencanaan matang, tanpa kendali—layaknya layang-layang putus. Jika impian (baca: visi) saja tidak punya, lantas banyak kalangan makesiab, berkeluh, manakala ruang tanah-air Bali menjadi terasa kian sesak?
Kini, manakala dalam momentum bersamaan dengan 100 tahun mengalami moderniasi, dan genap 50 tahun pula tegak sebagai provinsi tersendiri, Bali juga telah memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru periode 2008-2013, Made Mangku Pastika-AA Puspayoga, adakah impian bersama itu akan di-ada-kan, diciptakan? Bagi pemimpin Bali kini, dapat menyusun secara cerdas dan bernas impian bersama satu kesatuan Bali itu saja sudah patut disyukuri, apalagi dapat mewujudnyatakannya dalam ranah pengaturan tata ruang, kebijakan kependudukan, pendidikan, investasi ekonomi, adat, budaya, dan lain-lain. Itu istimewa, terang saja. Tak usah jauh-jauh 100 tahun ke depan, bahkan impian “Agenda Bali 2020” pun lumayan cukup.     
Terpenting dalam kaitan penciptaan impian bersama ini adalah kerelaan dan kerendahan hati kaum pemikiran tua untuk memberi ruang, panggung, bagi pemikiran-pemikiran segar kalangan muda generasi baru Bali. Abad ke-21 dan millennium ketiga ini, bagaimanapun, merupakan milik generasi baru, bukan generasi lawas. Biarlah anak-anak muda cerdas dan berprestasi Bali membayangkan hidup dan kehidupan masa depan yang mereka hasratkan, yang lebih berkesadaran kesederajatan sesama manusia, demokratis, bersemangat memuliakan ruang hidup dan kehidupan bersama. 
Membuat kesepakatan-kesepakatan baru dalam aras kesadaran kewaktuan yang terus bergerak itulah kerja ekstra yang patut dikedepankan pemimpin-pemimpin Bali kini.  Bergerak berarti terus berubah, bertumbuh, meningkat, maju menuju kepurnaan, kepenuhan. Itu berarti, pergerakan sudah sepatutnya senantiasa ke arah kemajuan mutu kehidupan bersama secara utuh-menyeluruh. Manakala mutu kehidupan bersama ke depan justru dirasakan kian merosot, di titik itu sejatinyalah orang-orang telah bergerak mundur. Tapi, adakah kehidupan yang benar itu bergerak mengalir mundur—kalau bukan gagal, namanya?
Di titik ini, sungguh betapa perlu Bali ngeneng bersama sejenak, untuk kemudian bersama-sama ‘ngenteg linggih’ baru bagi datangnya era kesadaran hidup baru yang berbasis pada ekonomi jasa, perdagangan, hingga ekonomi kreatif yang bertumpu pada otak kanan. Era baru, yang memang sudah sangat dekat dengan keseharian manusia Bali ini, sudah tentu ditopang pula dengan teks, indik ataupun tattwa kehidupan baru—setidaknya patut dibuatkan media-media kebudayaan dalam arti luas, yang baru.
Bukankah nun di lubuk peradaban paling dasar orang Bali meyakini, Hidup itu laksana air, terus mengalir? Hanya dengan membiarkan mengalir itulah Hidup menjadi lebih Hidup, bertumbuh, meningkat, maju menuju kepenuhan. I Ketut Sumarta