Merupakan seni pertunjukan tersendiri bila para seniman-akademik saling bertikai. Apalagi mereka berada pada satu atap yang sama, yaitu Institut Seni Indonesia (ISI), Denpasar.
Sebagaimana kampus-kampus lain, ISI Denpasar juga gonjang-ganjing gara-gara persoalan yang sama, yaitu kedudukan pada jabatan tertinggi institusi perguruan tinggi: rektor.
”Di kalangan dosen kini sedang terjadi perpecahan. Terbagi tiga kelompok” kata seorang dosen pada SARAD. Menurutnya, tiga kelompok itu masing-masing: kelompok kiri, kelompok kanan, dan kelompok penakut. ”Disebut kelompok kanan karena tempatnya di kanan. Tempat kebenaran dalam kelir wayang. Mereka membela kebenaran,” kata sang dosen menganalisa.
Sementara sebutan kiri ditujukan pada pihak-pihak yang dianggap menyalahi aturan main pemilihan rektor, yang dalam media massa lokal disebut dengan ’kelompok 33’. ”Ada kelompok lain lagi, yaitu kelompok penakut, yaitu mereka yang tidak berani datang pada hari ini,” ujar sang dosen di sela-sela aksi Seni Keprihatinan di kampus ISI, Denpasar, Agustus lalu.
Asal muasal kisruh pemilihan rektor ISI bisa dirunut pada medio Maret 2008, saat Nyoman Catra menang telak (15 suara) pada pemilihan rektor. Sementara dua kandidat lain, masing-masing Wayan Rai mendapat 8 suara dan Nyoman Artayasa 0 suara.
Namun kemenangan Catra dianggap sebagai cacat hukum oleh beberapa pihak yang tergabung dalam ’kelompok 33’ atau golongan kiri — pakai istilah sang dosen —  karena dua anggota senat ISI Denpasar dianggap tidak berhak mengikuti pemilihan rektor, yaitu Nyoman Sedana dan Made Bandem.
”Nyoman Sedana secara fungsional dibebastugaskan di kampus, namun pada saat pemilihan rektor hadir ke kampus mengikuti suksesi pilrek dengan mengusung salah satu kandidat,” ujar I Made Kartawan, jubir ’kelompok 33’ atau yang secara resmi menggunakan nama Organisasi Forum Peduli ISI Denpasar. Demikian juga dengan Made Bandem yang suaranya dianggap tidak sah, karena diduga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dosen sejak Agustus 2007. ”Atas dasar itu, Forum Peduli ISI mengadukan persoalan ini, 29 Maret 2008, ke Mendiknas, Dirjen Dikti, dan Ketua Komisi X DPR-RI,” ujar Kartawan.   
Hasilnya memang ampuh. Mendiknas mengeluarkan Surat Keputusan No. 308/RHS/MPN/2008 yang mengamanatkan pemilihan ulang rektor ISI. Lalu, bisa ditebak, gamelan baleganjur pun ditabuh bertalu-talu. Berbagai ekspresi dimunculkan, baik itu secara legal formal, melibatkan Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah (DPRD) dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun ekspresi seni ke hadapan publik — seperti yang terjadi bulan Agustus lalu.
’Pihak kanan’ — lagi-lagi pinjam istilah sang dosen yang namanya enggan disebutkan namun tercatat jelas di blocknote SARAD — menampilkan berbagai macam atraksi berupa barong landung, performance art, babondresan, arakan keranda mayat, sampai orasi para guru besar seperti Made Bandem, Wayan Dibia, dan Nyoman Sedana.
Betul-betul sebuah ’pertunjukan seni’ yang tidak terstruktur namun ekspresif dan —mungkin juga — religius.

Apa Perlu Otonomi Khusus
Kehadiran penduduk pendatang yang semakin banyak di Bali belum menjamin pertumbuhan kehidupan lebih baik, malah sebaliknya, telah menimbulkan kecemburuan sosial dengan warga lokal. Banyak warga asli Bali jatuh terjebak pada situasi yang terpaksa mengalih fungsikan lahan-lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan fisik yang nota bene lebih menguntungkan pihak luar.
Kondisinya diperparah lagi begitu peristiwa Bom Bali I yang terjadi di Kuta (2002) silam. Kejadian memilukan itu ternyata menambah renggang asa orang Bali dengan warga luar sekaligus ikut merangsang perlunya dibentuk otonomi khusus bagi Bali, mengingat secara konsepsi otonomi itu menitikberatkan pada pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat.
Cuma, pada kenyataannya otonomi daerah tidak dapat menyebar secara utuh dan menyeluruh bahkan sampai saat ini. Otonomi khusus seperti yang diidam-idamkan Bali pun baru sebatas teori. Masih di angan-angan.
Berpijak dari beragam persoalan dan dan belum terwujudnya otonomi khusus bagi Bali itulah, pada awal Agustus lalu digelar seminar sehari dengan tema ”Kilas Balik Perjuangan Bali”. Seminar ini diselenggarakan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di Renon, Denpasar, selain dalam rangka memperingati 50 tahun Provinsi Bali, juga bertujuan mengingatkan kembali pada pemerintah agar menindaklanjuti aspirasi rakyat tentang Otonomi Khusus Bali.
Hadir sebagai pembicara di antaranya, Guru Besar Universitas Udayana I Nyoman Erawan, I Gde Parimartha, dan I Wayan Dibia, Guru Besar ISI Denpasar.
Masing-masing pembicara membawakan masalah Otonomi Khusus Bali dengan perspektif Ekonomi, Sosial Historis, dan Seni Budaya Bali.
Nyoman Erawan misalkan, mengingatkan sekaligus berharap masyarakat Bali tak menerima begitu saja tawaran dari pihak luar yang merugikan. Pengelolaan potensi daerah yang dilakukan masyarakat Bali sendiri akan lebih efektif dibandingkan dengan menyerahkan pada orang lain. tri

Ekowisata ala Desa Kapal
Kapal, desa yang oleh sebagian orang dikenal sebagai tempat membeli beraneka jenis sanggah, selama ini lebih banyak menjadi daerah lintasan para turis yang berkunjung ke beberapa obyek wisata di Bali. Tamu menginap di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung bila hendak pergi ke Bedugul, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, maka akan melewati Kapal. Begitu pula turis yang datang dari kawasan wisata Ubud, Kabupaten Gianyar dan hendak pergi ke Tanah Lot, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, juga sering melintas di desa yang masuk wilayah Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ini. Begitu sebaliknya.
Ringkasnya, desa yang memiliki luas 6,5 km² dengan jumlah penduduk per Juni 2008 mencapai 10.000 jiwa ini, teramat jarang kecipratan pariwisata secara langsung.
Padahal, Kapal memiliki potensi obyek wisata yang tak kalah unik dan menarik dibandingkan dengan daerah lain di Bali.
Mau tahu? Coba bertandang ke Banjar Basangtamiang yang berlokasi di belahan utara Desa Kapal. Hingga kini usaha kerajinan tradisional gerabah yang sistem pengerjaannya secara tradisional, tanpa mempergunakan mesin, tetap bertumbuh.
Selain di Basangtamiang, tentu masih ada segudang kekayaan alam dan tinggalan tradisi yang perlu lebih diperkenalkan ke para turis. Mulai dari pura tua seperti Pura Sada, daerah aliran sungai di sepanjang Tukad Penet, sawah yang menghampar hijau, sampai kehadiran goa jepang di Banjar Belulang. Desa Kapal, malah dikelilingi 33 tempat suci.
Potensi obyek wisata memang cukup menjanjikan, sayang ’permata’ itu kurang mendapat perhatian, hingga akhirnya memunculkan kegelisahan pada beberapa generasi penerus di desa tradisional ini. Mereka pun bersepakat mengabdikan diri, membangun dan mengembangkan dunia kepariwisataan di tanah kelahirannya lewat program yang diberi nama Kapal Village Ecotourism (Ekowisata Desa Kapal).   Pencanangan program ini dilakukan pada 24 Agustus lalu oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, I Made Subawa, bertempat di balai banjar  Tambak Sari, Desa Kapal.
Program yang tak berlebihan memang, jika melihat potensi yang mendukung program ini.  ”Pemetaan potensi desa yang bisa dijadikan obyek sudah kami lakukan sekitar  setahun lalu,” beber Ketua Kapal Village Ecotourism I Putu Alit Suarsawan.
Ekowisata desa menjadi pilihan, karena dalam cermatan Alit, begitu lelaki ini biasa di sapa, konsepnya sendiri lebih dekat dengan upaya penyelamatan potensi yang sudah ada sebelumnya. Menekankan pada pelestarian lingkungan, tradisi, dan budaya. Di samping mampu meminimalkan dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kunjungan wisata. Hal lain, secara sosio  ekonomi keuntungan dari program ini langsung dinikmati masyarakat. Sebab program ekowisata intinya melibatkan langsung warga sekitar.
Dalam pandangan Alit Suarsawan, kekuatan Bali sebagai daerah tujuan wisata ada pada desa-desa tradisional yang dipenuhi beragam keunikan budaya dan tradisi. Desa sejenis, layaknya Desa Kapal, selain perlu lebih diperkenalkan pada para turis, maka warga sekitar mesti mampu menyikapi perkembangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai budaya dan tradisi yang dimiliki.

Lewat Workshop Mantapkan Program
Cita-cita menjadikan Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar sebagai Hindu Center,  terus dikumandangkan. Perbaikan di berbagai lini terus dilakukan, termasuk membuka program studi baru yang mampu sebagai pendukung mewujudkan Unhi jadi Pusat Hindu.
Tahun ajaran 2008/2009, Fakultas Ilmu Agama (FIA) membuka tiga program studi (PS)  baru, masing-masing PS Pendidikan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu, dan Kesehatan Ayur Weda (Usada).
Guna lebih memantapkan pengajaran ketiga PS baru itu, pihak kampus Unhi menggelar workshop, menghadirkan sejumlah dosen yang akan menangani mata pelajaran di masing-masing PS. Di samping itu, dengan dibukanya tiga program tadi, tentu ada berbagai harapan tertumpu pada mereka yang telah mampu menyelesaikan studinya. Seperti dari PS Hukum Agama Hindu diharapkan dapat melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menggali serta mengkaji nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Begitu pula lulusan PS Ayur Weda, nantinya mesti mampu menjawab tuntutan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Artinya, profesional dalam bidang Ayur Weda amat diperlukan.